Penyampaian Pandangan Umum FRAKSI Terhadap RANPERDA APBD TA 2024

Malang | Kabarmetronews.com – Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mempertanyakan kajian yang menjadi landasan Pemkot Malang menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menyentuh angka Rp 400 miliar pada 2024.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Abdul Wahid meminta penjelasan terkait asumsi pendapatan daerah setelah dilakukan pembahasan KUA-PPAS menjadi RAPBD 2024. PKB meminta penjelasan potensi dan penyebab utama perubahan tersebut dengan perbandingan pendapatan tahun anggaran 2023.

Fraksi PKS juga mempertanyakan hal serupa. Ahmad Fuad Rahman dari Fraksi PKS menanyakan, apa kajian mendasar sehingga PAD Kota Malang yang awalnya Rp 1.001.792.007.861 pada 2023 menjadi Rp 813.740.836.360 pada 2024. Ada penurunan hingga 23 persen. PKS menilai, penurunan tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang.

“Oleh karena itu kami mohon penjelasan. Apakah penurunan target PAD sudah melalui kajian dan analisis perencanaan kebijakan yang menyeluruh?” ujar Ahmad.

Dalam nota keuangan yang disampaikan eksekutif, dijelaskan penyebab penurunan karena adanya penyesuaian terkait Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta turunan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan itu menurunkan tarif beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak indekos.

“Namun mengapa naiknya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak dicantumkan sebagai upaya mengingkatkan perolehan pajak?” ujar Ahmad.

PKS juga meminta agar eksekutif menyesuaikan belanja pegawai sesuai kebutuhan sehingga anggaran lebihnya dapat digeser untuk program prioritas lainnya. PKS menerangkan, belanja pegawai di Pemkot Malang diproyeksikan sebesar Rp 984.600.257.657.

Jumlah itu telah mencakup 45 persen dari total APBD. PKS menilai, angka itu masih lebih tinggi dari apa yang diamanahkan dalam Pasal 146 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD yang mengatur maksimal belanja pegawai sebesar 30%.

Fraksi Gerindra memasukan pertanyaan mengapa ada penurunan PAD pada 2024 di dalam dokumen pandangan umum. Juru bicara Gerindra, Randy Gaung Kumaraning Al Islam mengungkapkan, terjadi penurunan hingga Rp 400 miliar lebih terhadap APBD 2024. Gerindra menanyakan, inovasi apa yang efektif untuk dilaksanakan selain sistem ekstensifikasi dan intensifikasi.

“Perlu diperhatikan, proyeksi pada 2024 ada penurunan. Oleh karena itu, apakah penurunan-penurunan tersebut sudah dikaji seara detail dan mendalam. Lantas bagaimana upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah?,” ungkapnya.

Gerindra berharap Pemkot Malang bisa menerapkan transparansi pengelolaan anggaran melalui agenda open date sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 3. Pengelolaan yang transparan diharapkan bisa menghadirkan tanggungjawab untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan, dan kebermanfaatan.

Fraksi GOLKAR,yang diwakili Nurmala tidak lepas menanyakan perkembangan proyek Water Treatmen Plan ( WTP ) pasca diberhentikan PJ Walikota terkait ijin proyek yang belum mengantongi ijin.

Penulis : Djok

Editor   : Redaksi