Ratusan Massa RPH Pegirian Gelar Demo Didepan Gedung DPRD Surabaya 

Surabaya | Kabarmetronews.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan tegas terhadap rencana relokasi RPH Pegirian ke lokasi baru di kawasan Oso Wilangun. Sejak pagi, massa berdatangan dengan membawa spanduk berisi tuntutan serta tiga ekor sapi hidup sebagai simbol protes.

Situasi sempat memanas ketika para demonstran memaksa membawa sapi-sapi tersebut masuk ke halaman kantor DPRD Surabaya.

Kehadiran hewan ternak di area perkantoran menarik perhatian warga dan membuat suasana sempat riuh, meski tetap berada dalam pengawasan aparat keamanan.

Koordinator para jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya Abdullah Mansyur menyebut dua tuntutan. Pertama, menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membatalkan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambah Oso Wilangun.

“Kedua, saya meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk mencabut surat edaran tentang pendaftaran, yang kemudian untuk mendaftar para jagal yang ada di Pegirian untuk dipindah ke Tambak Oso Wilangun,” kata Abdullah kepada wartawan di depan gedung DPRD Surabaya.

Abdullah menegaskan, massa aksi akan melakukan mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Jika masih tak memenuhi, massa bakal melakukan aksi demo besar-besaran.

“Tentunya mogok ini tidak hanya berhenti saat ini, kita akan pastikan sebulan, dua bulan, satu tahun pun kita akan lakukan aksi mogok. Supaya apa? Supaya memberikan alarm terhadap pemerintah kota, Gubernur Jawa Timur dan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah stabilitas ekonomi,“ tegasnya.

Menurutnya, Pasar Arimbi dan para jagal Pegirian adalah penyuplai daging semua pasar-pasar tradisional se-Surabaya. Ia memastikan, bila mogok ini tetap berlanjut, maka akan ada beberapa ton daging yang tidak bisa diedarkan. Sehingga dapat mengganggu tentang stabilitas ekonomi secara nasional.

“Mulai dari hari ini kita pastikan tidak akan ada peredaran daging sapi se-Kota Surabaya. Ini menjadi alarm terhadap pemerintah kota, provinsi, dan secara nasional. Mogoknya sampai tuntutan kami dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dan itu menyuplai berbagai macam mall, rumah sakit, UMKM, elemen-elemen yang terkait masalah daging di RPH Pegirian,” ujarnya.

Ia menjelaskan alasan penolakan relokasi ini karena pedagang merasa tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemindahan atau penentuan lokasi. Pedagang baru tahu setelah mendapat surat terkait tempat baru dan ternyata lokasinya sangat jauh.

“Yang kedua alasan kami adalah, kami akan pastikan akan ada sekitar ribuan orang yang akan menjadi pengangguran. Karena memang mereka sudah mengira-ngira akses, kemudian cost lalu kemudian biaya, mereka akan menjadi pengangguran karena mereka tidak mau lagi untuk bekerja di RPH itu sendiri,“ jelasnya.

“Ketiga tentu para Jagal dan para pedagang daging sapi sudah menghitung tentang biaya-biaya yang akan membengkak dengan RPH yang ada di Tambak Osowilangun,” tegasnya.

Sementara itu, para pedagang telah melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD Kota Surabaya. Setelah audiensi, massa bergeser menuju Pemkot Surabaya.

Aksi massa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, dan digelar dialog interaktif dengan beberapa perwakilan demonstrasi Mitra Jagal RPH Pegirian di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya.

Arif Fathoni mengungkapkan, dirinya sempat diminta untuk menandatangani aspirasi para demonstran, namun sebelum itu, pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah tuntutan tersebut bersifat final atau masih membuka ruang dialog.

“Tadi saya diminta untuk menandatangani aspirasi mereka. Karena kami ini pelayan rakyat, apapun yang diperjuangkan oleh rakyat kita harus memiliki nafas yang sama dengan apa yang mereka kehendaki. Tetapi tadi kan kami bertanya, ini sudah final atau masih terbuka ruang dialog,” kata Arif Fathoni.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan relokasi RPH harus ditempuh melalui dialog. DPRD Surabaya siap memfasilitasi ruang komunikasi agar tercapai titik temu yang dapat diterima semua pihak.

“Agama mengajarkan setiap problematika itu diselesaikan dengan ruang dialog. Mudah-mudahan dengan ruang dialog yang akan kami fasilitasi tadi tercipta titik tengah yang happy ending-nya bagi semua. Karena bagaimanapun antara RPH dan mitra jagal ini ekosistem yang simbolis mutualisme, tidak bisa dipisahkan,” tegasnya. (Arif).