Ratusan Mahasiswa PMII Jatim Kepung Grahadi: Bakar Ban, Blokade Jalan Pahlawan, Dialog Buntu
Surabaya | Kabarmetronews.com – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (24/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak siang itu memanas sekitar pukul 15.30 WIB. Massa membakar ban di depan gerbang Kantor Gubernur sebagai bentuk protes karena merasa tidak ada pejabat berwenang yang bersedia menemui mereka.
Mahasiswa sempat memberikan ultimatum lima menit kepada Pemprov Jatim untuk mengirimkan perwakilan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Pemprov Jatim kemudian mengutus Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Ansori, bersama sejumlah jajaran. Pertemuan berlangsung dengan posisi duduk lesehan di depan massa dan dikawal aparat kepolisian.
Namun dialog berjalan buntu. Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan: mendesak evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Undang-Undang TNI dan Polri, hingga menutup seluruh tambang ilegal melalui operasi berskala besar.
Sekitar pukul 16.00 WIB situasi berubah tegang. Massa mencoba merangsek mendekati gerbang kantor gubernur hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga.
Tak lama berselang, mahasiswa memutuskan memblokade Jalan Pahlawan. Arus lalu lintas di depan Kantor Gubernur Jawa Timur sempat lumpuh karena badan jalan dipenuhi massa aksi.
Blokade itu juga sempat menghambat laju kendaraan darurat milik Tim Gerak Cepat (TGC) Command Center 112 Surabaya yang hendak menuju lokasi kecelakaan lalu lintas.
Sekretaris PKC PMII Jatim Abdul Razak menyebut aksi ini menjadi awalan untuk aksi-aksi berikutnya.
“Ada sekitar 500 massa dari PMII Jatim. Teman-teman sangat kecewa, ada kemungkinan kami akan turun kembali,” kata Razak.
Razak membeberkan inti tuntutan PMII Jatim: meminta program MBG dan Kopdes Merah Putih dihentikan total. Selain itu, ia menolak keterlibatan batalyon dalam urusan pertanian.
“Tuntutannya kami menolak program MBG dan Kopdes Merah Putih. Kami menolak, dan meminta ditutup total. Kami menolak pembangunan di lahan pertanian produktif di Jawa Timur melibatkan batalyon,” jelasnya.
Razak juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Jawa Timur. “Kami juga saat ini melihat rusaknya lingkungan akibat pertambangan di Jawa Timur. Kami minta elemen bersangkutan untuk mencabut tambang yang merusak lingkungan,” tambahnya.
Ia menegaskan blokade Jalan Pahlawan dilakukan karena perwakilan Pemprov Jatim yang datang dianggap tidak kompeten di bidangnya.
“Kami blokade jalan karena yang menemui kami tidak sesuai harapan kami. Kami minta kepala dinas yang punya otoritas di dalam tuntutan, setidaknya bisa mewakili tuntutan kami,” tandasnya.
Hingga aksi berakhir, belum ada pejabat Pemprov Jatim setingkat kepala dinas yang menemui massa untuk menanggapi tuntutan secara substansial.
Penulis : Arif
