BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan Gelar Dialog Akademik dengan Bupati, Soroti Mutu Pendidikan, Layanan Kesehatan, dan Infrastruktur Jalan
Bangkalan | Kabarmetronews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) STKIP PGRI Bangkalan menyelenggarakan forum silaturahmi dan dialog terbuka dengan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, di Pendopo Agung Bangkalan, Minggu 31 Mei 2026.
Pertemuan tersebut berorientasi pada advokasi kebijakan publik dan penguatan partisipasi mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dalam pembangunan daerah.
Forum dialog mengangkat empat isu strategis: mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan infrastruktur jalan, serta relasi kelembagaan antara dunia pendidikan, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Presiden Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, Abdur Rohman, menyampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan. Ia menyoroti masih adanya disparitas fasilitas pendidikan serta kebutuhan peningkatan mutu layanan di puskesmas dan rumah sakit.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat fundamental pembangunan daerah. Negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pemenuhan hak dasar warga atas pendidikan bermutu dan layanan kesehatan yang profesional serta humanis,” tegas Abdur Rohman.
Terkait dinamika relasi kelembagaan, ia mengkritisi pernyataan Ketua PGRI Bangkalan yang menyebut media dan LSM sebagai “penyakit” bagi kepala sekolah dan guru. Menurutnya, pengawasan dan kritik publik merupakan instrumen penting dalam tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.
“Media dan LSM tidak dapat diposisikan secara antagonistik terhadap institusi pendidikan. Ketiganya memiliki telos yang sama: mewujudkan sistem pendidikan yang berintegritas. Karena itu diperlukan komunikasi deliberatif untuk mencegah disonansi kelembagaan,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan, Fawaid, mengadvokasi persoalan infrastruktur jalan di wilayah Kokop dan Konang yang masih menjadi keluhan struktural masyarakat. Ia menekankan bahwa ketimpangan akses infrastruktur berdampak langsung pada mobilitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur adalah wujud konkret keadilan distributif. Jalan yang layak bukan sekadar aset fisik, melainkan prasarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap hak-hak dasarnya,” ungkap Fawaid.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim merespons aspirasi mahasiswa secara substantif. Di sektor pendidikan, ia menyatakan bahwa penataan kepemimpinan sekolah menjadi prioritas karena masih terdapat lembaga pendidikan yang dikelola pelaksana tugas. Penataan struktur, menurutnya, merupakan prasyarat efektivitas kebijakan hingga satuan pendidikan.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah tengah menerapkan sistem pemantauan berbasis CCTV di sejumlah puskesmas untuk meningkatkan akuntabilitas layanan. Selain itu, program penguatan karakter, etika pelayanan, dan profesionalisme tenaga kesehatan juga dijalankan.
Untuk infrastruktur, Bupati mengakui keterbatasan fiskal namun menegaskan pendekatan pembangunan bertahap dan terukur. Ia juga menekankan bahwa penguatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja memiliki signifikansi yang setara dengan pembangunan fisik.
Menanggapi polemik relasi media-LSM-pendidikan, Lukman menegaskan bahwa seluruh elemen merupakan ekosistem pembangunan yang saling komplementer.
“Kritik dan pengawasan adalah keniscayaan demokrasi. Yang diperlukan adalah objektivitas dan tanggung jawab moral agar tidak terjadi generalisasi yang mereduksi peran masing-masing pihak,” tuturnya.
Dialog ditutup dengan komitmen bersama antara BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memperkuat sinergi. Mahasiswa menegaskan posisinya sebagai mitra kritis yang akan terus mengawal implementasi kebijakan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Sering-sering silaturahmi untuk mengingatkan kami. Kritik konstruktif dan kolaborasi mahasiswa sangat kami harapkan,” pungkasnya.
BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan menilai forum ini sebagai model praktik good governance: ruang dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk merumuskan solusi berbasis bukti dan kepentingan publik.
Penulis : Arif
