AMI Datangi Kantor DPD PAN, Desak Audit dan Transparansi Anggaran Reses Anggota Legislatif
Surabaya | Kabarmetronews.com – Aliansi Madura Indonesia/AMI mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah/DPD Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemotongan anggaran kegiatan reses anggota legislatif.
Dalam aksi tersebut, Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mendorong dilakukannya audit menyeluruh serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
Koordinator aksi, Abdul Azis, menyampaikan bahwa isu dugaan pemotongan anggaran reses perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, anggaran reses dialokasikan untuk kegiatan serap aspirasi masyarakat. Jika tidak disalurkan sesuai peruntukannya, kualitas pelaksanaan reses dan penyampaian aspirasi warga kepada wakil rakyat berpotensi terhambat.
Dalam orasi, massa aksi mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses yang disebut belum sesuai ketentuan. Mereka menilai transparansi dan keterbukaan dari pihak terkait penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan dugaan penyimpangan di masyarakat.
Selain mendesak audit oleh lembaga berwenang, AMI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum,” tegasnya.
Perwakilan massa diterima oleh H. Surat, S.Pd, perwakilan DPD PAN untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Dalam pertemuan tersebut.
AMI meminta partai melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut dalam dugaan, serta mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
AMI berharap tuntutan yang disampaikan tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret berupa audit independen, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil apabila ditemukan pelanggaran.
“Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.
Penulis : Arif
