SMP dan SMA Al-Anwari Diduga Langgar Surat Edaran Gubernur Jatim, Tetap Gelar Wisuda
Bangkalan | Kabarmetronews.com – SMP dan SMA Al-Anwari di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, diduga melanggar surat edaran Gubernur Jawa Timur terkait larangan pelaksanaan wisuda atau purnawiyata di sekolah.
Padahal, larangan tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Jatim Nomor 000.1.5/1506/101.5/2025. Dalam edaran itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri dilarang menggelar acara wisuda. Sekolah swasta pun diimbau untuk mengikuti kebijakan tersebut.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima Kabarmetronews.com, SMP dan SMA Al-Anwari tetap nekat menggelar acara purnawiyata untuk siswa-siswinya. Mirisnya, pihak sekolah juga disebut-sebut meminta sumbangan dari siswa dengan nominal mencapai ratusan ribu rupiah untuk acara tersebut.
“kebetulan anak saya dimintai sumbangan 300 ribu lebih mas untuk acara Purnawiyata itu,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (31/5/2025).
Acara purnawiyata itu tetap digelar di lingkungan sekolah dengan melibatkan para siswa, guru, dan orang tua. Beberapa orang tua mengaku keberatan karena beban biaya tersebut cukup banyak.
Kepala SMP Al-Anwari saat dihubungi Kabarmetronews.com secara terpisah melalui WhatsApp pribadinya, Zulaihah menyebut bahwa pelaksanaan wisuda di sekolah saat ini masih menjadi polemik. Ia mengatakan bahwa aturan dari pemerintah provinsi belum sepenuhnya seragam dalam penerapannya.
“Masalahnya ini masih pro-kontra. Ada yang dikasih izin, ada yang tidak,” ujar Zulaihah, Sabtu (31/5/2025).
Ia juga meminta agar pemberitaan terkait hal ini tidak dulu dipublikasikan, mengingat menurutnya kebijakan larangan wisuda dari Pemprov Jatim sendiri masih pro kontra.
“Jadi kalau bisa jangan diekspos dulu, Pak. Soalnya beritanya Pemprov Jatim ini juga masih pro kontra,” tambahnya.
Seperti diketahui, larangan wisuda oleh Gubernur Jatim bertujuan untuk mencegah dampak psikologis terhadap siswa dan meringankan beban finansial keluarga. Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap tepat sasaran.
Penulis : Aris
Editor : Redaksi
