Walikota Surabaya Eri Cahyadi Peringati Jajarannya Stop Praktek Pungli
SURABAYA | Kabarmetronews.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengingatkan jajarannya, untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli), jika masih ada yang berjalan.
Peringatan itu disampaikan Cak Eri, usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal sekaligus memperingatkan, telah mengendus jajarannya melakukan pungli dengan mengatasnamakan Wali Kota Surabaya.
Cak Eri Apresiasi Inovasi Surabaya Night Zoo sebagai Pilihan Wisata Malam Pemkot Surabaya Komitmen Berantas Kekerasan & Pelecehan Terhadap Anak Pemkot Surabaya Wacanakan Jam Khusus Siswa Membaca.
“Saya minta tolong betul, kemarin ada acara KPK terkait dengan aset. Setelah acara KPK, saya dibisiki, pak ojok main-main nang Suroboyo (pak jangan main-main di Surabaya). Karena ada yang main-main, alasannya menggunakan namanya Pak Wali Kota,” ujarnya, lewat keterangan resmi, Kamis (25/5/2023).
Dia menegaskan akan kooperatif menyerahkan jajarannya, agar diproses jika terbukti ada yang pungli.
“Kalau itu terjadi dan ada apa-apa, silahkan tanggung jawab sendiri. Makanya sebelum terjadi, tolong berhenti. Sampean (anda) punya anak istri. Kalau sudah itu terjadi, remek sampean (hancur anda),” ungkapnya.
Cak Eri juga menegaskan, tidak pernah menginstruksikan seseorang atau pejabat pemerintah kota (Pemkot), menyetorkan uang kepadanya.
“Saya pastikan, tak segan melaporkan sendiri. Spabila ada jajaran saya yang masih nekat melakukan tindakan pungli. Lek sampean lakoni itu (kalau anda melakukan itu), kecekel (tertangkap) silakan. Karena itu sudah urusannya sampean (anda), bukan urusannya saya. Yang pasti, saya tidak pernah memerintahkan seperti itu. Yang kedua saya tidak pernah minta uang sedikitpun dari sampean (anda) untuk diri saya,” tuturnya.
Selain pungli, Cak Eri juga mengingatkan jajarannya agar menghindari gaya hidup hedonisme. Hal itu berkaca dari sejumlah kejadian viral di media sosial, pejabat terseret kasus hukum karena gaya hidup.
“Dijaga keluarga kita, dijaga anak-anak kita. Tidak usah neko-neko (aneh-aneh), tidak usah macam-macam. Buat apa punya uang berlebih, kalau ternyata tidak membawa berkah,” ucapnya.
Kepala Perangkat Daerah (PD), camat dan lurah juga diingatkan soal proyek pekerjaan. Menurutnya, jika pekerjaan sudah dianggarkan dan tidak segera dijalankan. Maka bisa menimbulkan pandangan negatif masyarakat.
“Misalnya Dakel (Dana Kelurahan), ketika sudah dianggarkan di sana tidak sampean (anda) jalankan, maka (orang akan memandang) ada permainan. Meski sampean (anda) tidak bermain, tapi orang akan memandang ada permainan,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Redaki
