Pembelian BBM Bersubsidi Gunakan Rekomendasi Orang Lain, L KPK Mawil Sumenep Audiensi ke Pemkab
SUMENEP | Kabarmetronews.com – Menindaklanjuti maraknya dugaan penjualan BBM bersubsidi menggunakan jerigen dengan jumlah tidak wajar yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, pembelian tersebut hanya menggunakan surat rekomendasi milik orang lain.
Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Markas Wilayah (Mawil) Sumenep bersama sejumlah media melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, di Gedung Pemda setempat, Selasa (23/11/2022) pukul 10.00 WIB.
Namun, sangat disayangkan pihak Pertamina yang memiliki kewenangan pengawasan dan mengatur regulasi penyaluran BBM yang disubsidi oleh pemerintah melalui SPBU tidak hadir.
Rapat giat ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep Erwan Utomo yang didampingi oleh Hendra, Kepala UPT PPP Pasongsongan Choirul Huda. S., Pi, dan Unit Tipidter Satreskrim Polres Sumenep Insan Taqwin, perwakilan Sabandar Kalianget, sejumlah pengurus dan anggota L-KPK Sumenep dan sejumlah media.
Dalam konteks PT Pertamina sebagai penyelenggara pelayanan publik di sektor energi BBM, L-KPK Mawil Sumenep dan media berharap pihak Pertamina dapat melakukan percepatan penyelesaian laporan masyarakat. Selain itu juga dapat membangun koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pers dan ormas/LSM dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi khususnya sektor energi dalam penyaluran BBM bersubsidi pada Jerigen.
Semua peserta audiensi khususnya, Sukarman dari L-KPK Mawil Sumenep merasa kecewa dengan giat audiensi yang diselenggarakan oleh Pemkab Sumenep melalui Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep, karena tidak dihadiri oleh pihak Pertamina.
“Jujur kami dari L-KPK Mawil Sumenep sangat kecewa, kita yang ingin membahas terkait penjualan BBM bersubsidi pada Jerigen yang marak dilakukan oleh pihak SPBU, tidak dihadiri oleh pihak Pertamina. Sedangkan tujuan kami ini bersama media membantu mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, dan ingin tau secara jelas dari pihak Pertamina tentang penyaluran BBM bersubsidi tersebut yang sebenarnya agar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sukarman meminta dengan tegas kepada pihak yang hadir, yang memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan, pemaparan dan penjelasan terkait maraknya penjualan BBM bersubsidi pada Jerigen yang dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan, hanya berdasarkan rekomendasi pembelian BBM milik orang lain, sedangkan di lapangan ditemukan dan terindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU dan pembeli BBM.
“Sebenarnya, Kami semua ini ingin langsung bertatap muka dengan pihak Pertamina, karena banyak SPBU yang menjual BBM bersubsidi pada Jerigen hanya dengan menggunakan rekomendasi pembelian BBM milik orang lain dengan jumlah ribuan liter BBM bersubsidi untuk dikirim ke pulau, sedangkan pihak Pertamina menjelaskan, SPBU tidak bisa begitu saja menjual BBM bersubsidi hanya dengan rekom, tapi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, seperti surat rekom pembelian tersebut harus terdaftar pada sistem Pertamina dan rekom tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak lain,” tegasnya.
Selaku koordinator L-KPK juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, bahwa BBM bersubsidi yang disalurkan di setiap SPBU harus langsung pada pengguna akhir, bukan disalurkan lagi kepada pihak lain untuk dijual belikan lagi kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat.
“BBM bersubsidi di SPBU Kalianget diperuntukkan untuk pengendara dan masyarakat sekitar, bukan dijual pada Jerigen untuk dikirim ke-pulau. Tapi kenapa hal ini dibiarkan bebas begitu saja tanpa ada pengawasan, dan terkait ijin angkut BBM ke-pulau apakah tidak diperhatikan demi untuk keselamatannya, sedangkan kebakaran perahu yang mengangkut BBM dan LPG sering terjadi di perairan Sumenep, seharusnya pihak pemerintah harus berfikir untuk keselamatan jiwa para awak kapal,” pungkasnya.
Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin audiensi L-KPK dan media, selalu dialihkan dan dilompati oleh pimpinan yang mengatur jalannya rapat audiensi, dengan alasan tidak punya kapasitas untuk menjawab. Pihak Pertamina yang tidak hadir dimanfaatkan untuk alasan tidak menjawab pertanyaan para audiens.
Pertanyaan tersebut yang dilontarkan oleh audiens dari pihak media dan Lembaga diantaranya;
1. Berapa kota BBM bersubsidi yang dikucurkan untuk Kabupaten Sumenep dari Pertamina?
2. Kenapa rekomendasi pembelian BBM bersubsidi banyak digunakan oleh orang di SPBU?
3. Pihak SPBU menjual BBM bersubsidi pada Jerigen lebih dari harus ketentuan pertamina?
4. Penjualan BBM bersubsidi pada Jerigen tidak sesuai dengan ceklis yang dilakukan SPBU?
5. Apakah pihak Sabandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai dengan BBM yang diangkut oleh perahu dan berapa biaya yang diterima Sabandar untuk mengeluarkan SPB tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu dialihkan untuk diganti kepada narasumber dinas lain, sehingga penjelasan yang disampaikan belum bisa diterima oleh peserta audiensi. Karena pihak pimpinan yang mengatur jalannya rapat dinilai kurang profesional, sebagian peserta Audiensi keluar dari ruangan dan giat rapat audiensi di akhiri oleh pimpinan.
Sebelum giat audiensi ditutup, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep Erwan Utomo berjanji semua temuan yang disampaikan oleh pihak L-KPK Mawil Sumenep dan media akan ditindaklanjuti kepada BPH Migas. (@red)
