APMP Jatim Gelar “Ngaji APBD Kota Mojokerto” Epistemologi Kebijakan Anggaran dari Persepektif Kemaslahatan Publik

Mojokerto | Kabarmetronews.com – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) akan menyelenggarakan forum kajian kebijakan publik bertajuk “Ngaji APBD Kota Mojokerto”.

Kegiatan ini merupakan ruang dialektika akademik-sosial untuk membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto secara kritis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Inisiatif ini sejalan dengan pilar gerak APMP Jatim yakni Memahami APBD, Mengawal Kebijakan, Membangun Kota.

Ngaji APBD, dimaknai sebagai proses literasi anggaran berbasis nilai dan data. APMP Jatim berargumen bahwa APBD bukan sekadar dokumen teknis fiskal, melainkan kontrak sosial antara negara dan warga yang muaranya harus dapat diukur dari keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Forum ini akan mengupas struktur dan substansi Anggaran Kota Mojokerto dari dua lensa utama:
1. Perspektif Kebijakan

Menganalisis koherensi antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program prioritas pemerintah kota.

2. Perspektif Kemaslahatan Publik

Menilai sejauh mana alokasi anggaran menjawab problem dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kajian ini akan dipandu oleh:
1. Acek Kusuma, Direktur APMP Jatim
2. Mahmudi, S.Ag, Kabid Analisis Politik dan Kebijakan Publik APMP Jatim

Forum ini bersifat terbuka dan inklusif bagi pemuda, mahasiswa, akademisi, aktivis, serta masyarakat umum Kota Mojokerto yang memiliki concern terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparansi anggaran.

Kegiatan akan dilaksanakan di Kota Mojokerto. Rincian waktu pelaksanaan akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Sekretariat APMP Jatim.

“APBD harus dibaca, dikaji, dan dikawal bersama. Ketika masyarakat memahami alur anggaran, maka kontrol sosial menjadi lebih substantif dan tidak terjebak pada wacana populis. Ngaji APBD adalah ikhtiar membangun kecerdasan fiskal warga sebagai prasyarat kota yang berkeadilan,” ujar Acek Kusuma, Direktur APMP Jatim, Minggu (28/6/2026).

APMP Jatim menegaskan bahwa kegiatan ini murni bersifat akademik, edukatif, dan non partisan.

“Tujuannya dari kegiatan ini, adalah menguatkan kapasitas masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik secara rasional dan konstitusional,” tegasnya.

Penulis : Arif