Demi Masa Depan Demokrasi di Indonesia Penyelenggara Pemilu Harus Berintegritas Profesional dan Independensi

Bangkalan | Kabarmetronews.com – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi, melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga-lembaga publik.

Karena itu, keberlangsungan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang fair, transparan, dan demokratis. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional.

Penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus beroperasi dengan profesionalisme, netralitas, dan independensi agar dapat menjamin jalannya pemilu dengan baik. Mengapa demikian? Karena kepercayaan publik yang tinggi adalah faktor utama keberhasilan sebuah pemilu.

Sebagai negara demokratis, Indonesia telah melaksanakan berbagai pemilihan umum sejak awal reformasi pada tahun 1998. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam memperkuat sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang harus diatasi untuk mencapai perolehan suara yang profesional, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Oleh sebab itu dalam tulisan ini, akan membahas mengenai pentingnya penyelenggaraan pemilu yang profesional serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu Indonesia tetap berjalan dengan baik.

Pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang Profesional
Penyelenggaraan pemilu yang profesional adalah kunci untuk memastikan bahwa negara memelihara sistem demokrasi yang sehat dan adil.

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu cara yang paling penting untuk mengekspresikan keinginan rakyat dan memilih pemimpin yang akan mewakili masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin bahwa proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan dapat diandalkan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Penyelenggaraan pemilu yang profesional juga merupakan faktor yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa proses pemilihan umum adil dan profesional, maka masyarakat akan merasa lebih yakin dalam memilih pemimpin mereka. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan stabilitas politik dan ketenangan di masyarakat.

Memperkuat Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU):
KPU adalah badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh proses pemilu di Indonesia. Untuk memperkuat kredibilitas KPU, perlu dilakukan konsolidasi internal KPU agar anggota KPU mampu mempertahankan integritas dan independensinya, serta menghindari konflik kepentingan. KPU juga dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

KPU semakin banyak diketahui sebagai institusi penting yang memfasilitasi pesta demokrasi di Indonesia. KPU bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu seperti mengatur daftar pemilih, mengatur penetapan calon legislatif, membantu pembentukan petugas pemungutan suara, penghitungan suara, pengawasan pemilu, dan juga sebagai pusat pengaduan pemilu. Selain itu, KPU memantau kinerja panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang ada di daerah.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya kesadaran dari para penyelenggara pemilu, seperti pegawai KPU atau petugas PPS dan PPK, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu, dapat menimbulkan kecurangan pemilu dan merugikan publik.

Oleh karena itu, Perlindungan Integritas Pemilu (PIP) disebutkan sebagai faktor kunci bagi penyelenggara pemilu yang mampu mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan independensi dalam penyelenggaraan pemilu. PIP dapat terwujud jika semua pihak, termasuk partai politik, pemantau pemilu, masyarakat, pengawas pemilu, dan lain-lain, berkomitmen untuk menjaga integritas selama penyelenggaraan pemilu.

Partai politik adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam pemilihan umum. Partai politik harus mampu memenuhi kepercayaan publik dengan cara berupaya menciptakan visi dan misi yang baik dan jelas demi kesejahteraan masyarakat. Partai politik harus memiliki kesadaran akan tata kelola pengelolaan uang untuk melaukan kegiatan tertentu dan memikirkan kesejahteraan anggotanya juga.

Selain itu, pemilih juga memainkan peran penting dalam memilih wakil-wakilnya di lembaga publik. Pemilih harus memiliki kesadaran politik untuk memilih calon yang memenuhi syarat dan menunjukkan integritas dalam pelayanannya. Masyarakat harus dapat mengubah pola pikir mereka dan mulai menjadi pemilih cerdas sejak sekarang agar mereka dapat mendapatkan informasi tentang visi dan misi calon secara jelas dan memenuhi kualifikasi yang diinginkan.

Kebebasan pers dan informasi yang netral dan independen sangat penting dalam pemilihan umum yang berintegritas. Melalui kebebasan ini, pemilih dapat mengumpulkan informasi penting yang dibutuhkan untuk memutuskan siapa yang akan dipilih. Oleh karena itu, pers harus dapat menyebarluaskan informasi secara bertanggungjawab dan tidak memihak ke salah satu kandidat.

Pengawasan pemilu juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat agar pemilu berjalan dengan adil dan tenang. Kandidat yang tidak mampu mematuhi aturan dan hukum harus diberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana agar mereka tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat:
Masyarakat memegang peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan adil. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum dan memberikan akses yang lebih baik bagi pemilih untuk memberikan suara.

Memastikan Keterbukaan dan Transparansi:
Keterbukaan dan transparansi adalah faktor penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Pada saat yang sama, keterbukaan dan transparansi juga dapat membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, KPU perlu menjamin bahwa informasi tentang pemilihan umum dan prosedur yang terkait mudah diakses oleh masyarakat dan lembaga lainnya.

Meningkatkan Pelatihan Staf KPU, Staf KPU perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, seperti hukum pemilu, teknologi pemilu, manajemen logistik, dan sebagainya. Peningkatan pelatihan dan peningkatan kapasitas staf dapat membantu memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan secara profesional dan berdasarkan aturan yang ditetapkan secara adil.

Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemeriksaan:
Pengawasan dan pemeriksaan adalah salah satu faktor penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan adil. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga independen atau masyarakat sipil, sementara pemeriksaan dapat dilakukan oleh pengadilan terkait. Langkah-langkah ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran dalam proses pemilihan umum.

Pemilu yang jujur dan adil adalah salah satu momen penting dalam demokrasi. Dalam meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu, semua pihak harus bekerja sama dan saling mendukung. Selain itu, meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan tentang isi dan tujuan di balik pemilihan umum adalah kunci keberhasilan dalam pemilihan umum yang bersih dan berintegritas. (@red).

Publisher : Moh. Syafi’i, M. Pd