Dinas Pendidikan Bangkalan Himbau Sekolahan Pasang Banner RKAS

Bangkalan | Kabarmetronews.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD, Ali Yusri Purwanto menghimbau kepada seluruh lembaga pendidikan untuk memasang RKAS di tempat-tempat yang strategis.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.

Dengan memasang banner RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah), masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran sekolah dan memberikan masukan atau saran.

“Tentunya kami sangat menginginkan itu (pemasangan banner RKAS), malah dari awal saya September di tahun 2024 masuk sini, mewanti-wanti kepada teman-teman kepala sekolah untuk memasang banner terkait transparansi dana BOS nya seperti apa cuman untuk spj jangan,” kata Yusri saat ditemui diruang kerjanya, Senin (16/3/2026).

Karena menurut Kabid Pembinaan SD bahwa transparansi itu wajib diketahui oleh wali murid, komite dan paguyuban serta masyarakat umum seperti media dan LSM seperti itu.

“Jadi, nantinya jadi evaluasi kami kedepannya akan memberitahukan kepada semua kepala sekolah-kepala sekolah, bukannya hanya memasang banner setelah itu selesai digulung kan seperti itu atau diletakan kembali,” ujar Yusri.

Ia juga menegaskan, pemasangan Banner RKAS harus terpampang di luar ruangan bukan di dalam ruangan, mulai penganggaran tahun akhir dan diganti dengan yang baru saat pergantian anggaran tahun

“Mulai penganggaran tahun awsl itu harus terpampang kemudian pergantian anggaran tahun nanti diganti yang baru dan untuk pemasangan banner harus di luar bukan didalam ruangan atau di mading sekolahan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusri menjelaskan tentang pembubaran korwil tersebut sudah terwacana sejak Pj Bupati Bangkalan tahun 2024. Namun, karena dinas pendidikan masih membutuhkan tenaga korwil sebagai sarana koordinasi dengan lembaga pendidikan tidak ada pembubaran.

“Bentuk pembubaran korwil ini, kalau kami mau semenjak pak Pj Bupati sudah memerintahkan ke kami untuk membubarkan korwil di tahun 2024. Cuman, memang karena kami masih membutuhkan tenaga korwil sebagai sarana koordinasi kami dengan semua lembaga akhirnya saya memperjuangkan untuk tidak dibubarkan,” kata Yusri.

“Tapi konsekuensinya katanya Pj dirolling, terus kami penuhi rolling besar-besaran daripada dibubarkan. Kalau saya tidak ada tendensi apapun terkait korwil, ada yang syukur tidak ada yang sudah,” pungkasnya. (Arif).