Dr Safi Kritik Keras Peran dan Status Makhluk DPRD: Jangan jadi Penggangu Program Pemda demi Kepentingan Politik
Oplus_131072
Bangkalan | Kabarmetronews.com – Dalam forum diskusi akademik yang diselenggarakan oleh Ngaji Politik (JiPol), salah satu anggota DPRD Bangkalan Robby melontarkan pertanyaan kepada Rektor UTM, Dr Safi.
Dalam pertanyaan tersebut, Robby menyebutkan bahwa dirinya sebagai lembaga legislatif daerah, sejajar dengan kepala daerah sebagai eksekutif. Namun dalam praktiknya, posisi DPRD sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kemandirian lembaga legislatif yang sejajar.
Secara konstitusional, kata Robby anggota DPRD, menyebutkan bahwa dirinya sebagai lembaga legislatif daerah, sejajar dengan kepala daerah sebagai eksekutif. Namun dalam praktiknya, posisi DPRD sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kemandirian lembaga legislatif yang sejajar.
“Posisi saya sebagai apa dan di mana?. Sebab, secara konstitusional saya sejajar dengan kepala daerah eksekutif,” tanya Robbi dalam forum diskusi yang disebut forum akademis.
Menanggapi hal itu, Dr. Safi justru menyampaikan kritik keras terhadap peran dan status mahluk DPRD. Ia menyoroti fenomena tarik-menarik kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif yang kerap berdampak pada jalannya pemerintahan daerah.
“Seringkali terjadi, makhluk DPRD ini mengganggu program-program pemerintah daerah jika tidak sejalan dengan kepentingan politiknya. Ini kan bisa memperlambat penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Safi di hadapan peserta diskusi.
Tak berhenti di situ, Dr. Safi juga membandingkan posisi anggota DPRD dengan aparatur di ranah eksekutif. Menurutnya, pejabat eksekutif memiliki kejelasan status, termasuk hak atas pensiun dan tunjangan. Sementara itu, status anggota DPRD dinilai berada di wilayah abu-abu.
“Kalau mengacu pada pemerintah eksekutif, mereka jelas–ada pensiunan, ada tunjangan. Ini DPRD sebagai apa? P3K bukan, PNS juga bukan,” tegasnya.
“Kalau memang seperti itu, lebih baik DPRD bubarkan saja karena hanya membebani pemerintah,” imbuhnya.
Kritik terbuka dari seorang rektor perguruan tinggi negeri terhadap lembaga legislatif daerah itu dinilai sebagai tamparan keras bagi DPRD Bangkalan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Bangkalan terkait pernyataan tersebut. Namun, diskursus mengenai peran, fungsi pengawasan, hingga relasi politik antara legislatif dan eksekutif dipastikan akan kembali menjadi sorotan publik pasca forum tersebut. (Arif).
