Gelar Audiensi, PAKIS Bawa 35 Tuntutan dan Desak Disdik Bangkalan Selesaikan Sengketa Lahan Sekolah
Bangkalan | Kabarmetronews.com – Pada hari Rabu (18/2/2026) LSM Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Rabu (18/2/2026).
Dalam audiensi tersebut, PAKIS mendesak dinas pendidikan setempat agar persoalan sengketa lahan yang membelit sejumlah lembaga pendidikan segera dituntaskan.
Selain itu, PAKIS juga membawa 35 tuntutan yang mereka sebut sebagai “pekerjaan rumah” mendesak bagi dinas.
Ketua Umum Pakis, Abdul Rahman Tohir, menempatkan penyelesaian sengketa tanah sekolah sebagai prioritas utama. Menurut dia, konflik lahan yang berdiri di atas bangunan sekolah berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan psikologis bagi siswa maupun tenaga pendidik.
“Penyelesaian sengketa tanah yang berada di atas bangunan sekolah ini penting jadi atensi. Jika tidak diatasi secara serius, yang menjadi korban adalah regenerasi bangsa,” ujar Tohir usai audiensi.
Selain sengketa lahan, Pakis juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Mereka menemukan indikasi buku rekening penerima bantuan masih dikuasai oknum tertentu, sehingga siswa tidak sepenuhnya mengetahui proses pencairan dana.
Tohir mengklaim pihaknya memiliki dokumentasi terkait waktu pencairan, nominal dana, hingga rekening koran penerima. Ia mendorong penyelesaian tegas apabila bukti sudah kuat, termasuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Kalau memang bukti sudah kuat, alangkah lebih baik langsung dumas ke APH agar tidak berlarut-larut,” katanya.
Ia juga menyinggung kompleksitas persoalan lain di lingkungan pendidikan yang dinilai menjadi ujian awal bagi kepemimpinan kepala dinas yang baru. Pakis, kata dia, akan terus mengawal secara berkala agar komitmen penyelesaian benar-benar dijalankan.
“Audiensi tadi sangat padat dan karena komplek ya persoalan di Dinas Pendidikan, dan tidak bisa tuntas perlu audiensi lanjutan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Muhammad Musleh, menyatakan terbuka terhadap kritik. Ia memastikan sejumlah persoalan yang disampaikan telah masuk dalam daftar inventarisasi masalah sejak awal menjabat.
“Semua item persoalan yang tadi disampaikan sudah masuk dalam daftar inventarisir masalah yang kami susun sejak awal saya masuk,” ujar Musleh.
Sebagai langkah konkret, dinas telah membuka posko pengaduan dan hotline “Lapor Kadisdik” untuk menyerap keluhan masyarakat.
Musleh berjanji akan mengawal setiap laporan sebagai bagian dari komitmen memperbaiki tata kelola pendidikan di daerah yang dikenal sebagai Kota Dzikir dan Sholawat itu. (Arif).
