Video viral SDN Batuporo Timur 1, Pemerhati Kebijakan Publik Serukan Verifikasi, Bukan Menghakimi Kabid SD
Sampang | Kabarmetronews.com – Dengan Viral-nya video amatir yang menampilkan SDN Batuporo Timur 1 tanpa kehadiran siswa pada jam tertentu, tidak semestinya langsung diarahkan untuk memojokkan Kepala Bidang Pembinaan SD, Yusuf, S.Pd, seolah seluruh persoalan pendidikan dasar di Sampang bertumpu pada satu nama dan satu jabatan.
Agus Sugito Pemerhati Kebijakan Publik menilai, narasi yang berkembang saat ini terlalu simplistis, emosional, dan cenderung mencari sasaran personal, bukan menyelesaikan masalah secara struktural.
“Hak ini adalah lagu lama, ada video viral, lalu dicari figur untuk disalahkan, Kabid SD dijadikan target tembak, seolah dia sutradara tunggal semua problem sekolah dasar, ini cara berpikir yang keliru,” tegas Aguk, Selasa (20/01/2026).
Menurut Aguk, secara tata kelola pemerintahan, Kabid Pembinaan SD bukan eksekutor tunggal di lapangan, melainkan bagian dari sistem berjenjang yang melibatkan kepala sekolah, pengawas, koordinator wilayah, hingga kebijakan makro dinas.
“Kalau ada dugaan masalah di satu sekolah, yang diuji itu sistemnya, fungsi kepala sekolah, pengawas, mekanisme pembinaan rutin, bukan langsung lompat ke Kabid seolah semua dikendalikan dari satu meja,” ujarnya.
Menanggapi polemik tersebut, Yusuf, S.Pd menegaskan bahwa dirinya telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi faktual di SDN Batuporo Timur 1 setelah video tersebut beredar luas di masyarakat dan sudah menyampaikan hasilnya terhadap atasannya.
Yusuf juga menyampaikan bahwa meskipun dirinya masih tergolong baru bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, upaya pembenahan dan penguatan pembinaan telah dilakukan secara aktif.
“Walaupun kami orang baru di Disdik, kami tidak diam, kami sudah banyak melakukan langkah-langkah pembinaan dan counter di internal Disdik, termasuk turun langsung ke sekolah-sekolah, bahkan secara rutin setiap hari Sabtu, seluruh kegiatan tersebut sudah kami laporkan secara berjenjang kepada atasan,” jelas Yusuf.
Aguk menilai, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa proses kerja birokrasi berjalan dan tidak bisa dinilai hanya dari persepsi di ruang media sosial.
“Kerja birokrasi itu bertahap, ada verifikasi lapangan dan laporan administratif, fakta bahwa Kabid sudah turun langsung dan menjalankan pembinaan rutin harus dilihat secara objektif,” katanya.
Aguk juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang mengaitkan data Dapodik dengan dugaan kongkalikong tanpa audit resmi, yang menurutnya berbahaya bagi iklim birokrasi.
“Dapodik itu sistem nasional, kalau ada ketidaksesuaian, ada jalur klarifikasi dan verifikasi faktual, menuduh ada permainan tanpa dasar audit justru menciptakan kegaduhan, bukan perbaikan,” katanya.
Terkait tudingan bahwa Yusuf dianggap “banyak bicara tapi minim aksi”, Aguk mengingatkan publik bahwa respon cepat di ruang media tidak selalu sejalan dengan kerja administratif yang memiliki prosedur dan tahapan.
“Birokrasi itu bukan live TikTok, ada tahapan pengecekan, laporan tertulis, dan koordinasi lintas fungsi, diam sementara bukan berarti tidak bekerja,” tambahnya.
Aguk menegaskan, kritik terhadap pejabat publik adalah hal wajar, namun harus berbasis indikator kinerja, bukan framing personal.
“Kalau mau mengkritik, ukur dengan capaian pembinaan, program intervensi, dan kebijakan yang dijalankan, bukan dengan label ‘gacor’ yang lebih cocok untuk konten, bukan analisis kebijakan,” sindirnya.
Di akhir pernyataannya, Aguk mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk segera membuka hasil klarifikasi lapangan secara terbuka, agar narasi liar yang memojokkan individu tertentu tidak terus berkembang tanpa dasar.
“Masalah pendidikan tidak akan selesai dengan mencari kambing hitam, yang dibutuhkan adalah koreksi sistem, bukan penghakiman personal,” pungkas Aguk. (SJ).
