GASI Menduga Perencanaan Proyek Fisik Pendidikan Terindikasi di Monopoli, ini Tanggapan Kadisdik Sampang
Sampang | Kabarmetronews.com – Disinyalir ada penyimpangan dan monopoli dalam proses perencanaan proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, kini menjadi sorotan dari GASI atau Gabungan Aktivis Sosial Indonesia.
Temuan tersebut muncul setelah dilakukan pemantauan internal, pengumpulan dokumen, serta konfirmasi dari beberapa sumber.
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan keseragaman struktur Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis pada sejumlah paket perencanaan yang diduga tidak menggambarkan kondisi aktual di lapangan.
“Sejumlah RAB memiliki struktur dan volume yang hampir identik, bahkan ada lokasi proyek yang tidak pernah disurvei secara fisik, tetapi dokumen perencanaannya dibuat seolah-olah lengkap,” ujar Rifa’i, Rabu (03/12/2025).
Menurutnya, pola tersebut mengarah pada dugaan praktik copy paste dalam penyusunan dokumen teknis, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan perencanaan dan risiko pemborosan anggaran.
Selain itu, GASI juga menyoroti dugaan penggunaan CV atau konsultan perencana secara tidak sah atau pinjam bendera, beberapa nama CV tercantum dalam dokumen, namun pihak yang bersangkutan diduga tidak pernah terlibat dalam proses penyusunan teknis.
“Kami memperoleh informasi adanya CV yang dipinjam namanya saja, sementara dokumen dibuat oleh pihak lain, ini pelanggaran serius dalam jasa konstruksi dan melemahkan akuntabilitas teknis,” kata Rifa’i.
Di sisi lain, GASI meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Sampang, Nor Alam, M.Si atas temuan tersebut, namun hingga saat ini, tidak ada jawaban dari Kadisdik.
“Kami sudah berupaya melakukan komunikasi formal, namun sejauh ini tidak ada tanggapan, sikap ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen transparansi dalam pengelolaan proyek pendidikan di Sampang,” ujar Rifa’i.
Sekretaris GASI, Bambang juga menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap tertutup Kadisdik, ia menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola anggaran pendidikan.
“Publik berhak mengetahui bagaimana proses perencanaan dilakukan, siapa yang terlibat, dan apakah dokumen teknis disusun sesuai prosedur, jika prosesnya benar, seharusnya tidak ada masalah untuk memberikan klarifikasi,” ungkapnya.
Lebih jauh, tak adanya respon juga ditunjukkan oleh Kabid Disdik Yusuf S.Pd yang saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, hingga berita ini dinaikkan, tidak memberi tanggapan sama sekali.
“Saat kami kirim konfirmasi ke Kabid, tidak ada balasan ataupun klarifikasi, ini makin memperkuat dugaan kurangnya transparansi dalam proses perencanaan tersebut,” tambah Bambang.
Ia menegaskan bahwa GASI telah mengantongi bukti awal berupa dokumen perencanaan, salinan RAB, hasil pengecekan lapangan, serta kesaksian internal dari pihak terkait.
“Jika tidak ada respon dari pihak Dinas Pendidikan, kami akan menempuh jalur resmi Audensi hingga ke Ombudsman dan lembaga pengawasan lainnya agar dilakukan pemeriksaan administratif menyeluruh,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sampang, Nor Alam, M.Si saat dikonfirmasi oleh media ini menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu siapa perencanaannya dan siapa yang kerja (CV).
“Maaf kalau itu saya tidak tahu, karena saya disini (menjabat) sudah jadinya. Saya juga tidak tahu siapa yang kerja, siapa perencanannya, itukan masih pejabat lama (Kadisdik Sampang). Di zaman saya tidak tahu ya,” ujarnya, Kamis (4/12/2025) pagi.
Nor Alam menegaskan, kalau dirinya baru sepekan menjabat Kadisdik Sampang. Ia juga menegaskan yang diketahui hanya pencairan.
“Saya baru seminggu menjabat disini, iya pekerjaan itu sudah selesai saya tidak tahu, perencanaan sudah selesai dan pekerjaannya juga sudah selesai, nanti ini pencairan,” pungkasnya. (Arif).
