Kecewa Audiensi Tidak di Temui, FKPB Kami Hanya Ingin Diskusi Terkait Renovasi Gedung Sekolah di SDN Patemon
Bangkalan | Kabarmetroneww.com – Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) mengalami kekecewaan mendalam setelah upaya audiensi mereka terkait renovasi gedung sekolah di SDN Patemon 1, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, tidak dapat terlaksana. Pihak Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Tanah Merah tidak dapat menemui mereka karena sedang ada kegiatan lomba PGRI.
Imam, Koordinator Bidang Kedaerahan FKPB, menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat pada 13 November namun tidak ada konfirmasi dari pihak Korwil. “Padahal seharusnya kalau memang ada etikat baik dari pihak Korwil memberi tahu sebelum kami datang ke kantor,” tegas Imam.
FKPB ingin melakukan diskusi terkait renovasi pembangunan sekolah di SDN Patemon 1, mengingat anggaran yang tidak sedikit, yaitu Rp 294.844.900. Mereka ingin mengetahui berapa gedung yang direnovasi dan khawatir jika pengerjaan tidak selesai hingga akhir tahun.
Kedatangan FKPB ke kantor Korwil pada pukul 10 sesuai jadwal, namun pihak Korwil tidak dapat menemui mereka. Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan elemen masyarakat, khususnya pemuda, dalam proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.
FKPB hanya ingin berdiskusi dan mempertanyakan progres renovasi gedung sekolah, namun tidak dapat terlaksana. Mereka berharap pihak Korwil dapat lebih transparan dan terbuka dalam proses pembangunan pendidikan.
Insiden ini juga menimbulkan kekhawatiran akan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. FKPB berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam melibatkan elemen masyarakat dalam proses pembangunan.
FKPB akan terus memantau dan mengawal proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Bangkalan, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi.
Penulis : Samsul
Editor : Redaksi
Insiden ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat Bangkalan, dan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan transparan dalam proses pembangunan.
