Pemkab Bangkalan Terus Genjot PAD Lewat Penguatan Ekonomi Kecamatan Penyangga
Bangkalan | Kabarmetronews.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi ekonomi di setiap kecamatan, terutama di wilayah penyangga kota seperti Kecamatan Socah.
Salah satu upaya nyata dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang digelar oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Bangkalan pada Kamis (6/11/2025).
Kepala Dinas PRKP Bangkalan, Moh. Hasan Faisol, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bangkalan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pembangunan yang tertib, legal, dan berstandar teknis.
“Sosialisasi PBG ini bukan sekadar urusan administrasi bangunan, tapi bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Semakin tertib dan layak bangunan usaha di kecamatan, semakin tinggi pula nilai ekonomi dan kontribusinya terhadap PAD,” ujarnya.
Seiring dengan komitmen tersebut, kinerja PAD Bangkalan menunjukkan tren positif. Jika pada tahun 2021 target PAD masih di kisaran Rp250 miliar, maka pada tahun 2025 angka tersebut telah meningkat menjadi Rp400 miliar.
Namun demikian, menurut Hasan Faisol, peningkatan ini tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Sebab, sebagian besar kontribusi PAD masih berasal dari RSUD Syamrabu, yang penggunaannya terbatas dan tidak dapat langsung dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Karena itu, Bapak Bupati Bangkalan menekankan agar seluruh perangkat daerah terus menggali potensi baru, khususnya di kecamatan-kecamatan penyangga kota seperti Socah, Burneh, dan Arosbaya. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan menjadi penopang utama peningkatan PAD,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasan Faisol juga menegaskan bahwa Pemkab Bangkalan tidak hanya menuntut kepatuhan dari pelaku usaha terhadap kewajiban administrasi seperti PBG, tetapi juga memberikan pendampingan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
“Kami hadir bukan hanya untuk menertibkan, tapi juga mendampingi. Karena kalau pelaku usaha di kecamatan berkembang, ekonomi daerah pun ikut naik. Itulah kenapa kegiatan seperti ini penting untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun pengelola usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PBG tidak hanya menjadi syarat legalitas bangunan, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Bangunan yang memiliki PBG dapat digunakan sebagai jaminan bank atau menjadi daya tarik investasi baru.
“Kalau bangunannya punya PBG, bisa jadi jaminan pinjaman, bahkan menaikkan nilai jual. Jadi manfaatnya sangat nyata, terutama bagi pengembangan usaha lokal,” tambahnya.
Hasan Faisol juga menyampaikan refleksi kritis terhadap posisi Bangkalan yang selama ini masih tertinggal dibanding daerah-daerah penyangga Surabaya seperti Gresik dan Sidoarjo.
Ia menilai, perlu ada pergeseran dari sekadar ‘daerah lintasan’ menjadi ‘daerah tujuan ekonomi’.
“Selama ini orang datang ke Bangkalan hanya sekadar lewat. Kita ingin ubah itu. Kalau masyarakat luar mau berhenti, berbelanja, dan berinvestasi di sini, maka roda ekonomi akan berputar. Itu yang sedang kita bangun,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat kecil, Dinas PRKP juga menyediakan gambar teknis bangunan secara gratis untuk rumah sederhana bertipe 30, 36, hingga 60. Program ini merupakan arahan langsung Bupati Bangkalan sebagai wujud perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. (Arif).
