Didikyanto Pengacara Pemkab Sampang Sesalkan Aksi Demo Soal Pilkades yang Diwarnai Perusakan Fasum
Sampang | Kabarmetronews.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madura (FAM) dan Aliansi Masyarakat Desa Bersatu menggelar aksi demonstrasi ke kantor DPRD Sampang terkait tuntutan pelaksanaan atau penundaan Pilkades pada hari Selasa (28/10/2025).
Pasca aksi demonstrasi tersebut banyak kecaman dari masyarakat. Hal itu dikarenakan aksi para demonstran merusak fasilitas umum (umum).
Kali ini, yang menyayangkan dari aksi itu datang dari kuasa hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang Didiyanto, S.H, M.Kn
Menurutnya masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi, namun tindakan yang berubah menjadi anarkis tidak dibenarkan oleh hukum.
Ia menegaskan bahwa penundaan Pilkades di Sampang merujuk pada aturan pemerintah dan Permendagri yang menetapkan pelaksanaan Pilkades baru dapat dilakukan pada 2028. Karena itu, pelaksanaan Pilkades tidak bisa mendasarkan diri hanya pada surat edaran, terlebih jika bertentangan dengan peraturan di atasnya.
Didi menilai aksi tersebut keluar dari koridor hukum ketika sejumlah fasilitas publik di Alun-alun Trunojoyo dirusak dan diambil oleh oknum peserta aksi. Beberapa ornamen, pagar besi, dan tulisan “Alun-alun Trunojoyo” dilaporkan menjadi sasaran perusakan dan penjarahan.
Ia menyebut perbuatan ini jelas melanggar hukum pidana dan merugikan masyarakat luas. Selain merusak keindahan kota, tindakan tersebut ikut berdampak pada pedagang kaki lima yang menggantungkan penghasilan di kawasan Alun-alun Trunojoyo. Pemerintah daerah juga dinilai harus mengeluarkan anggaran baru untuk perbaikan, padahal dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Kapolres Sampang agar oknum pelaku segera diproses hukum. Langkah tegas ini, menurutnya, diperlukan agar menjadi efek jera dan tidak terulang dalam aksi-aksi berikutnya.
Selain itu Didi juga menduga adanya pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi dan memprovokasi peserta hingga terjadi kerusakan fasilitas kota.
“Jika oknum-oknum tersebut merasa memiliki Sampang, tentu mereka tidak akan merusak fasilitas yang dibangun dari uang rakyat,” tegasnya. (SJ).
