Bupati Bangkalan Turun Langsung Dengarkan Aspirasi Warga, Ingin Tuntaskan Masalah Sampah pada 2026
Bangkalan | Kabarmetronews.com – BUPATI Bangkalan Lukman Hakim kembali menyapa masyarakat secara langsung melalui agenda “Sapa Masyarakat” di Kecamatan Bangkalan, Senin (21/07/2025).
Kegiatan yang digelar di area Stadion Kerapan Sapi (SKEP) R.P Moch Noer ini menjadi ajang bupati mendengarkan keluhan warga, mulai dari persoalan sampah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bantuan sosial, hingga infrastruktur dan lalu lintas.
Di hadapan warga, Bupati Lukman menegaskan komitmennya untuk menuntaskan masalah pengelolaan sampah di Bangkalan pada tahun 2026. Ia menyebut, sampah harus mulai dipilah dari tingkat keluarga agar penanganannya lebih efektif.
“Harus ada sosialisasi ke setiap rumah. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sementara sampah non-organik dikirim ke TPS3R. Kami sudah siapkan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bangkalan Bherse Onggu yang mengatur soal pengelolaan sampah. Tahun 2026, masalah sampah ini harus selesai, agar kita bisa fokus menyelesaikan PR besar lainnya,” tegas Lukman.
Bupati juga mengingatkan bahwa seluruh kantor pemerintahan di Bangkalan, termasuk Pendopo Bupati, kini dilarang membuang sampah sembarangan. “Semua kantor wajib mengelola sampahnya sendiri. Tidak boleh ada lagi sampah keluar dari lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
Selain masalah sampah, Lukman juga merespons keluhan warga mengenai pembayaran PBB. Ia mengumumkan bahwa pembayaran PBB kini bisa dilakukan secara online, memudahkan masyarakat. Para kepala desa dan lurah juga diminta disiplin membayar PBB tepat waktu.
“Bagi desa dan kelurahan yang taat bayar PBB, kami siapkan reward berupa program yang bermanfaat bagi warganya. Jadi, jangan khawatir, uang pajak ini akan kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Terkait masalah lalu lintas di pertigaan Pasar Bancaran yang kerap macet akibat pedagang buah menggunakan badan jalan, Bupati Lukman berjanji menyiapkan fasilitas khusus agar para pedagang tidak lagi menempati ruas jalan utama.
Untuk keluhan soal jembatan tua di Desa Martajasah, Lukman memastikan sudah mengusulkan perbaikan ke BPBD Provinsi Jawa Timur, mengingat kewenangan jembatan ada di tingkat provinsi. Ia juga membuka opsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif pembiayaan.
“Ke depan, kita ingin Bangkalan melangkah lebih maju, tidak hanya fokus pada urusan sampah dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lurah, kepala desa, dan ratusan warga setempat. (Arif)
