Pj Bupati Bangkalan Gelar Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri Maritim
Bangkalan | Kabarmetroneee.com – Rapat koordinasi pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri menjadi fokus Pemkab Bangkalan dalam upaya terbentuknya KI Maritim di sisi Barat Kota Bangkalan.
Seluruh pengusaha galangan kapal dikumpulkan untuk kemudian bergandengan tangan dalam bingkai terwujudnya kawasan industri, sebagai langkah awal menuju Bangkalan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di masa mendatang.
Pj Bupati Bangkalan, Prof Arief M Edie mengungkapkan, wilayah pesisir Barat Kota Bangkalan sejauh ini memang sudah menjadi kawasan pendukung industri kemaritiman dengan beroperasinya sejumlah perusahaan galangan kapal.
“Kenapa saya minta berkumpul?. Kami mencoba untuk melengkapi kembali apa yang belum dilengkapi mereka, seperti perizinan dan pengembangan usahanya.”
“Kami berharap mereka bisa bersepakat membentuk ekonomi khusus, termasuk nantinya KEK. Sebagaimana yang menjadi tekad Bapak Presiden,” ungkap Prof Arief.
Seperti diketahui, secara perlahan kawasan pesisir Barat Kota Bangkalan, tepatnya di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota mulai mentasbihkan diri sebagai Kawasan Industri Kemaritiman.
Bahkan dalam perkembangannya, tidak mustahil kelak akan menjelma sebagai KEK Industri Kemaritiman seperti halnya Batam, Cilegon, dan Tanjung Priok.
Wilayah pesisir Barat Kota Bangkalan yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik terus berkembang menjadi salah satu kawasan primadona bagi para pelaku usaha di bidang shipyard atau galangan kapal berskala besar.
Selain PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia yang telah beroperasi sejak 1992, terdapat pula PT Triwarako, dan PT Galangan Samudra Madura.
Saat ini sedang berproses, PT Aatikah Lubna akan menempati lahan seluas 4,5 hektare. Perusahaan tersebut akan concern di bidang Military Speciality atau Dedicated Shipyard.
Artinya, galangan kapal yang hanya mengerjakan perawatan berkala, perbaikan kapal perang milik TNI AL, bahkan nantinya memproduksi kapal perang baru.
Prof Arief meminta para pengusaha dan pemangku kebijakan untuk membuat kelompok usaha dan bersepakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya mengusulkan terwujudnya KEK di Kabupaten Bangkalan.
“Di BUMD kami ada sektor usaha kelautan, itu akan jadi koordinator teman-teman pengusaha.”
“Setelah lengkap akan saya usulkan kepada kementerian KEK atau sekjen KEK agar mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden,” jelas Prof Arief.
Selain pimpinan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia PT Triwarako Utama, PT Galangan Samudra Madura, dan PT Aatikah Lubna, hadir pula PT Samudera Nirwana Sejahtera, PT Madura Industrial Seaport City (MIS-C), PT Bintang Timur Samudera, PT Galangan Kapal Madura, PT Ben Santoso, dan PT Mega Marine Shipyard.
Selanjutnya, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru Bangkalan, Edi Kuswanto selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.Sementara dari pemangku kebijakan di lingkungan Pemkab Bangkalan, hadir Ps Sekretaris Daerah Irman Gunadi beserta seluruh asistennya, Kepala Badan Perencanaan Daerah Bangkalan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangkalan, Kepala DPMPTSP Bangkalan, hingga Kepala Kantor ATR/BPN Bangkalan.
“Mereka sudah bersepakat, tinggal maju ke pemerintah namun harus ada BUMD yang menaungi. BUMD kami sudah ada tinggal lebih dioptimalkan lagi. Tadi dari pihak ATR/BPN menyarankan agar pemda yang tetap menjadi induk,” papar Arief.
Ia menambahkan, banyak kemudahan yang akan diterima para pengusaha ketika nantinya Bangkalan telah berkembang menjadi KEK.
Di sisi lain, Pemkab Bangkalan bisa memanfaatkan dari sektor perpajakan, retribusi, hingga terbukanya lapangan pekerjaan
“Tujuan saya tidak mencarikan para pengusaha diskon, tetapi justru dengan status KEK akan lebih mendongkrak tenaga kerja masuk melalui terbukanya investasi,” ujarnya
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bangkalan diplot dalam program Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.
Pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bangkalan pun menetapkan akses Suramadu sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten.
Di tengah padatnya kawasan-kawasan industri seperti Rungkut-Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo menjadikan Bangkalan satu-satunya kabupaten yang potensial sebagai ‘pelarian’ untuk pengembangan sektor industri Jawa Timur.
“Kami juga sudah melakukan perbaikan RTRW (rencana tata ruang wilayah), bahwa pesisir Socah sudah ditetapkan Kementerian ATR sebagai kawasan pelabuhan atau industri kemaritiman,” pungkasnya. (@red).
