Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes BKAD Bangkalan Gelar Bimtek Pemdes di Malang
Bangkalan | Kabarmetronews.com –Untuk meningkatkan pengelolaan anggaran desa yang transparan, akuntabel serta mengantisipasi penyalahgunaan keuangan desa, Pemerintahan Desa dari 8 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Green Hills Homestay Malang, Senin (18/12/2023).
Kegiatan Bimtek tersebut diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Antar Desa dengan tujuan untuk memahami pengelolaan kegiatan pemerintahan desa, memahami alur pengelolaan administrasi desa dan memahami manfaat sistem informasi dalam pengelolaan administrasi sekaligus sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan keuangan desa.
Sumber anggaran Bimtek itu berasal dari APBDes dari 114 desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan Jayus Salam.
“Anggaran Bimtek ini berasal dari 114 desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan yang sudah menganggarkan di APBDes nya.Tapi yang menganggarkan ini kurang lebih nanti kita tanya ke panitia BKAD karena saya sendiri tidak paham dan saya juga sebagai peserta,” ungkap Jayus.
Jayus juga menjelaskan tujuan dari digelarnya Bimtek dikarenakan ketidaktahuan dan ketakutan kepala desa untuk mengelola keuangan desa yakni Dana Desa (DD).
“Kegiatan Bimtek ini sebenarnya bermuara dari tidak ketahuan kami sekaligus dari ketakutan kami, karena kami ini mempunyai amanah dari negara bahwa disuruh mengelola anggaran dana desa bagaimana caranya bisa menghidupkan desa mulai dari insfratruktur dan kesejahteraan,” jelasnya.
“Oleh sebab itu dari tahun ke tahun teman-teman ini lemah dari administrasi, maka dari itu kami terdorong bagaimana belajar tentang itu akhirnya kami menggelar Bimtek sekaligus study tanding/study tiru ke desa yang lebih maju daripada kita,” imbuh Jayus.
Selain itu Jayus menegaskan bahwa desa yang tidak mengikuti Bimtek di Malang bukannya tidak ingin belajar tetapi desa bersangkutan tidak menganggarkan di APBDes nya.
“Yang tidak ikut itu bukannya tidak ingin belajar tetapi mereka tidak menganggarkan di APBDes nya. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan jangan disia-siakan untuk belajar bagaimana cara mengelola administrasi desa, bagaimana membuat APBDes dan bagaimana belajar SPJ, karena SPJ ini merupakan suatu pertanggungjawaban kita kepada desa untuk penggunaan anggaran tersebut,” kata Jayus menegaskan.
Ia berharap dengan diadakannya Bimtek pertama kali itu bisa bermanfaat dan lebih banyak mempunyai pengetahuan tentang tata cara pengelolaan administrasi keuangan di desa lebih baik. (@red).
